Regulasi

Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara, antara lain :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
  4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
  6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  7. Perka BPKM RI No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara
  9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
  10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara.
  11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 Tentang pelimpahan sebagai urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
  12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pola pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
  13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
  14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu